REVIEW JURNAL

REVIEW JURNAL

AGRICULTURAL EXTENSION POLICY, AGRICULTURAL GROWTH AND POVERTY REDUCTION IN INDONESIA

Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perkembangan Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Nikita Dior  (18/424316/PN/15356)

Studi kasus yang diangkat pada jurnal ini adalah pertumbuhan pertanian, kebijakan penyuluhan, serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal yaitu untuk mengkaji pertumbuhan sektor pertanian secara umum serta dinamika penyuluhan pertanian di tingkat nasional dan regional yang dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan pedesaan. Penulis menggunakan data sekunder dan data hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Fokus utama jurnal ini yaitu pada perluasan pertanian yang berbasis kebijakan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan hubungannya dengan penyuluhan pertanian dan pembangunan pedesaan melalui pengentasan kemiskinan. Penulis jurnal berfokus pada hal tersebut karena kinerja sektor pertanian dianggap memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif stagnan dan tidak stabil atau berfluktuasi dalam hal pertumbuhan PDB dan pangsa PDB per total PDB.

PENDAHULUAN

Kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dianggap mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Namun, pertanian tetap menjadi sumber pendapatan utama karena lebih dari 50% populasi Indonesia bergantung pada pertanian sebagai mata pencahariannya. Selain itu, sektor pertanian menyediakan bahan baku industri dan menghasilkan valuta asing melalui ekspor non-minyak. Hal tersebut menyebabkan mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan pertanian di Indonesia menjadi sangat penting guna mencapai ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Teknologi pertanian yang lebih berkembang dibutuhkan oleh petani dalam proses produksi agar dapat meningkatkan kualitas output mereka. Kebijakan penyuluhan pertanian yang sedang berlangsung diketahui telah menyediakan pelatihan dan pengadaan teknologi pertanian terbaru melalui kegiatan penyuluhan pertanian dengan sistem pengajaran non-formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif pada tingkat nasional dengan meninjau literatur yang ada terkait untuk mendukung penelitian yang dikombinasikan dengan deskriptif berifat kualitatif, analisis grafik, dan metode tabulasi silang yang menggunakan teknik pengumpulan data meliputi: 1) Studi pustaka yang melibatkan tinjauan pustaka dan analisis data dari berbagai sumber seperti jurnal nasional, jurnal internasional, buletin, prosiding, monograf, laporan internasional, surat kabar, internet, dan publikasi akademis, 2) Metode observasi yang melibatkan pencatatan data yang diamati menggunakan catatan lapangan, laporan naratif, daftar periksa, gambar, grafik, dan tabel berkaitan dengan hubungan, fenomena, perbandingan, dan generalisasi gagasan tentang pembangunan pertanian di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan, 3) Tinjauan data atau dokumen sekunder denga menggunakan laporan dan pengembalian lembaga pemerintah seperti Biro Pusat Statistik (BPS) yang melakukan sensus buku statistik tahunan Indonesia, Badan Logistik Pangan Nasional (BULOG), Badan Keamanan Pangan (BKP) dari Kementerian Pertanian, LSM Pertanian, dan data dari lembaga internasional seperti FAO, Bank Dunia, UNDP, ADB, dan lain-lain, 4) Kuesioner (survei) untuk mengumpulkan data yang terkait dengan layanan penyuluhan. Penulis melakukan survei di dua kabupaten yang melibatkan masing-masing 100 sampel dengan metode pengumpulan sampel secara sengaja dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur dan tidak terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis jurnal menjelaskan hasil dan pembahasan untuk penelitian yang telah dilakukannya dalam beberapa sub bab seperti kinerja pertumbuhan sektor pertanian yang dijabarkan lagi dalam beberapa sub-sub bab meliputi produksi, pertumbuhan produksi, pertumbuhan area panen, tingkat produktivitas, pertumbuhan PDB pada harga pasar saat ini dan harga pasar konstan, serta pangsa PDB per sektor terhadap total PDB. Sub bab lain yang diulas lebih lanjut yaitu peraturan kelembagaan penyuluhan dan infrastruktur pertanian, pendidikan dan pelatihan petugas penyuluh dan petani, keahlian petugas penyuluh, pendidikan formal bagi petugas penyuluh, pendidikan non-formal bagi petugas penyuluh, pengalaman petugas penyuluh mengenai penyuluhan, pemanfaatan media dalam kegiatan penyuluhan, layanan informasi dan fasilitas dalam kegiatan penyuluhan, pengetahuan petugas penyuluh mengenai keamanan pangan, kebijakan penyuluhan pertanian untuk pengentasan kemiskinan, kontribusi kebijakan penyuluhan pertanian untuk pedesaan, kontribusi kebijakan penyuluhan dalam pengembangan pertanian, pengembangan kebijakan penyuluhan pertanian di Indonesia, serta pembangunan pedesaan dan data mengenai pengurangan kemiskinan.

Kinerja Pertumbuhan Sektor Pertanian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perlu menerapkan paradigma pertumbuhan dengan peningkatan yang nyata dalam pertumbuhan pendapatan nasional atau produk nasional bruto (PNB/PDB). Hal tersebut perlu didukung dengan kebijakan investasi serta perdagangan dan alih teknologi ke era industrialisasi. Implementasi peningkatan PDB pada pelaksanaannya tidak menjamin pemerataan pendapatan nasional. Selain itu, “efek trickle down” pada kenyataannya belum dapat menunjukan kontribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya meningkatkan standar hidup dalam perekonomian Indonesia melalui peningkatan pendapatan perlu diintensifkan dengan mengembangkan industri pertanian.

1.      Produksi

Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, namun produksi domestik dalam negri belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi per kapita nasional Indonesia dalam jangka waktu lama. Pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi dengan menerapkan kebijakan yang mendukung produktivitas, menyediakan lahan tambahan untuk beras terutama di luar Jawa, serta diversifikasi makanan pokok.

2.      Pertumbuhan Produksi

Pada tahun 1994 hingga 2013, produksi lima komoditas pangan utama di Indonesia belum dapat menyebabkan ketahanan pangan. Setiap tahunnya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan dan stimulasi pertanian dengan memberikan insentif bagi produsen atau petani seperti pupuk dan penentuan harga gabah pokok, menyediakan fasilitas umum untuk produksi beras,  menciptakan kapasitas kelembagaan yang efektif dan pemerintahan yang efisien, serta menerapkan penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan.

3.      Pertumbuhan Area Panen

Pada tahun 2009 terdapat 41 undang-undang mengenai perlindungan lahan pangan pertanian. Dalam praktiknya masih mengalami kegagalan karena adanya otonomi khusus bagi setiap kabupaten atau kota, sehingga lahan pertanian digunakan oleh sektor lain. Upaya terpadu diperlukan dari pusat dan pemerintah daerah.

4.      Tingkat Produktivitas

Tingkat pertumbuhan produktivitas suatu komoditas cenderung berfluktuasi tergantung input dan iklim. Pemerintah harus fokus pada peningkatan ketersediaan input untuk peningkatan produktivitas dengan teknologi yang tepat. Petani harus menerima peningkatan insentif dan subsidi untuk benih, pupuk, serta fasilitas produksi lainnya agar dapat menghasilkan lebih banyak produksi.

5.      Pertumbuhan PDB pada Harga Pasar Saat Ini dan Harga Pasar Konstan

Sektor pertanian telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia, sedangkan untuk PDB nominal (PDB pada Harga Pasar Konstan), sektor pertanian berkontribusi pada proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai tambah sektor industri dan jasa. Namun, sektor pertanian juga memberikan kontribusi besar pada inflasi, karena tingginya fluktuasi harga produk pertanian dari waktu ke waktu.

6.      Pangsa PDB Per Sektor Terhadap Total PDB

Grafik yang disajikan menunjukkan bahwa bagian sektor pertanian cenderung berkurang seiring waktu. Namun, nilai aktual dari PDB pertanian masih naik. Pemerintah harus mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, serta untuk berkontribusi pada pertumbuhan PDB negara.

Peraturan Kelembagaan Penyuluhan dan Infrastruktur Pertanian

Sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tanggung jawab untuk mempertahankan penyuluhan pertanian dipindahkan ke pemerintah kabupaten dan kota sehingga peran penyuluh menurun secara drastis. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali penyuluhan pertanian adalah penerapan UU No. 16 tahun 2006 tentang Pertanian, Perikanan, dan Sistem Penyuluhan Kehutanan. Di bawah peraturan ini, pengaturan institusi pemerintah, Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan program penyuluhan dapat diartikulasikan dengan baik.

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyuluh dan Petani

Penyuluhan pertanian disediakan di luar sistem pendidikan sekolah untuk membantu petani mengembangkan kemampuan mereka dan mendapatkan pengetahuan baru serta sikap dan keterampilan untuk praktik bertani, sehingga diharapkan petani dapat bekerja secara mandiri dan dalam manajemen mereka memiliki pertanian dengan keterampilan yang lebih baik dan menguntungkan yang memungkinkannya mencapai gaya hidup yang lebih layak dan makmur. Lembaga pertanian harus mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan petugas penyuluh harus memiliki kompetensi dalam pengembangan penyuluhan dan ahli dalam bidang informasi dan teknologi pertanian.

Pendidikan Formal Bagi Petugas Penyuluh

Pendidikan formal mengacu pada tingkat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh petugas penyuluh pada saat penelitian dilakukan yang dikategorisasikan menjadi 1) Tinggi sekolah, 2) Diploma I (DI), 3) Diploma II (D II), 4) Diploma IV (D IV), dan 5) Gelar Sarjana (S1). Dari penelitian tentang karakteristik penyuluhan berdasarkan pendidikan formal, dapat diketahui bahwa  pada tahun 2006 sebelum revitalisasi penyuluhan dan pada taun 2012 selama periode pengumpulan data penelitian, menunjukkan adanya peningkatan jumlah petugas penyuluhan yang telah meraih gelar Diploma IV dan Sarjana.

Kealian Petugas Penyuluh

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keahlian di bidang pertanian di kedua kabupaten di mana penelitian telah dilakukan untuk membantu petani. Hal ini disebabkan oleh petugas penyuluhan dengan keahlian lapangan atau orang-orang yang tertarik dengan sekolah-sekolah petani terorganisir dalam komunitas.

Pendidikan Non-formal Bagi Petugas Penyuluh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh di dua kabupaten yang diteliti umumnya dikategorikan memiliki pendidikan non-formal rendah. Hal ini disebabkan karena pola pelatihan penyuluhan di tingkat kabupaten masih bergantung pada keberadaan dana anggaran pusat untuk melakukan pelatihan teknis bagi petugas.

Pengalaman Petugas Penyuluh Mengenai Kegiatan Penyuluhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas penyuluh di dua kabupaten memiliki tingkat pengalaman yang rendah. Petugas penyuluh dengan pengalaman yang cukup dibutuhkan untuk menasihati dan mendukung petani karena perpanjangan program di tingkat desa membutuhkan waktu untuk mengubah pola pikir petani.

Pemanfaatan Media dalam Kegiatan Penyuluhan

Kategorisasi penggunaan Media terdiri dari: 1) tidak pernah, 2) kadang-kadang, 3) sering, dan 4) sangat sering. Hasil penelitian tentang karakteristik penyuluh yang berkaitan dengan penggunaan media menunjukkan bahwa secara umum, kedua kabupaten  memiliki rata – rata kecenderungan dalam penggunaan media cetak untuk layanan kegiatan penyuluhan.

Layanan Informasi dan Fasilitas Penyuluhan

Hasil penelitian tentang karakteristik penggunaan media dalam layanan penyuluhan secara umum menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media yang rendah untuk kegiatan penyuluhan. Ini berarti bahwa penyuluh harus lebih kreatif dalam mengembangkan jenis media untuk layanan penyuluhan.

Pengetahuan Petugas Penyuluh Mengenai Keamanan Pangan

Berdasarkan data yang telah disajikan, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petugas penyuluhtidak terlalu tinggi. Kebijakan yang direkomendasikan adalah untuk memfasilitasi akses tambahan ke informasi pertanian tentang keamanan pangan dan teknologi baru, serta untuk menyediakan kendaraan atau wadah sebagai tempat penyuluhan pertanian.

Kebijakan Penyuluhan Pertanian untuk Pengentasan Kemiskinan

Penyuluhan harus menawarkan berbagai layanan yang lebih luas, beberapa berfokus pada dukungan untuk produksi dan yang lain berfokus pada dukungan mata pencaharian yang lebih luas. Hal ini ditargetkan menurut investigasi integrasi pasar tertentu, tingkat kerentanan, dan perkiraan produksi.

Kontribusi Kebijakan Penyuluhan Pertanian untuk Pedesaan

Strategi pengentasan kemiskinan didasarkan pada argumen bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang berlaku di suatu negara, tetapi mekanisme efek menetes ke bawah untuk mengatasi kemiskinan (efek trickle down) tidak terstruktur dengan baik. Program ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Daripada menargetkan petani yang lebih kaya, pemerintah harus bekerja pada faktor pendukung untuk meningkatkan kontribusi layanan penyuluhan untuk pengurangan kemiskinan.

Kontribusi Kebijakan Penyuluhan dalam Pengembangan Pertanian

Teknik dan teknologi pertanian selalu berubah dan petani harus berubah dengan dibuat sadar dan tahu bagaimana menggunakan inovasi pertanian untuk pemanfaatan potensi hasil yang melekat. Globalisasi sektor publik memainkan peran sentral dalam penyediaan layanan penyuluhan pertanian.

Pengembangan Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Indonesia

Upaya penyuluhan pertanian terus dikembangkan oleh pemerintah. Berbagai infrastruktur pertanian disediakan, jumlah penyuluh bertambah dan kemampuannya ditingkatkan, serta penyediaan semua fasilitas untuk petani, termasuk subsidi, dan sebagainya.

Pembangunan Desa dan Data Pengurangan Kemiskinan

Dari tahun 1970 hingga 2013, kemiskinan di Indonesia secara signifikan mengalami penurunan. Pada tahun 1970-an hingga pertengahan 1990-an menunjukkan pertumbuhan terbaik dalam pengurangan kemiskinan. Dalam periode berikutnya pada 1990-an hingga saat ini, kemiskinan terus menurun tetapi krisis keuangan 1998 menghantam Indonesia, yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan yang signifikan. Selama dua dekade terakhir, kemiskinan pedesaan dan perkotaan di Indonesia telah menurun sangat signifikan. Namun, pendekatan pemerintah Indonesia untuk mendefinisikan syarat dan ketentuannya berbeda dari negara lain dan menghasilkan nilai lebih positif.

KESIMPULAN

Penyuluhan pertanian memiliki peran yang strategis dalam pembangunan, terutama di daerah pedesaan. Kebijakan penyuluhan pertanian adalah tolok ukur dalam kemajuan dan keberhasilan suatu negara dalam penyediaan teknologi canggih untuk petani. Masalah dalam layanan penyuluhan pertanian harus diatasi oleh pemerintah untuk merealisasikan tujuan kebijakan dan mencapai tujuan pembangunan pertanian di Indonesia. Kebijakan penyuluhan memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan, karena jika dikembangkan dengan baik akan mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan adanya suatu lembaga dan implementasi desentralisasi kebijakan yang efektif di mana pola, bentuk, dan jenis layanan penyuluhan harus menjangkau orang-orang di tingkat bawah. Jumlah penyuluh dari tahun ke tahun menurun. Karena itu, ada kebutuhan akan tambahan penguatan dan lembaga penyuluhan untuk mempertahankan petugas penyuluh sebagai elemen penting pembangunan pedesaan. Petugas penyuluh pertanian yang mampu melakukan pekerjaan mereka secara efektif sangat terbatas dalam hal jumlah. Pemerintah lokal diharapkan tidak mentransfer petugas penyuluhan pertanian dengan mudah dari posisi fungsional dan struktural. Pemerintah juga perlu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produksi tanaman. Data kemiskinan di Indonesia dari tahun 1970 hingga 2013 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal pengentasan kemiskinan.

KELEBIHAN

Kelebihan jurnal ini yaitu adanya pembahasan hasil penelitian yang sangat detail dengan adanya beberapa sub bab dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Pembahasan yang ada sangat menjelaskan tentang pertumbuhan pertanian, kebijakan penyuluhan, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian yang dipilih penulis jurnal juga sangat tepat karena dapat menjawab permasalahan dengan detail.

KEKURANGAN

Kekurangan dari jurnal ini yaitu data yang diambil dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya berasal dari 2 kabupaten. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kemungkinan terjadi kesalahan dalam generalisasi aspek yang diangkat. Selain itu, penulis juga masih menuliskan jurnal dengan beberapa tata bahasa yang salah.

SUMBER REFERENSI

Rusliyadi, M., Azaharaini, A. Maseleno, and R. T. Kumalasari. 2018. Agricultural extension policy, agricultural growth and poverty reduction in Indonesia. International Journal of Engineering & Technology. 7(4): 5539-5550.